Berkas Lengkap, Luthfi Hasan Segera Disidang

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Jakarta - Berkas kasus Luthfi Hasan rampung. Penyidik sudah menuntaskan pemberkasan kasus suap kuota sapi impor dan pencucian uang untuk mantan presiden PKS itu. Luthfi akan segera disidang.

"Sudah tahap dua, naik ke penuntutan," terang juru bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (30/5/2013).

Sejatinya masa penahanan Luthfi habis hari ini, namun Johan menegaskan, hal itu tak berarti dibebaskan. Berkas sudah lengkap dan ada penahanan di penuntutan.

"Akan segera disidang," tuturnya.

Berkas lengkap ini kabarnya setelah KPK menciduk Ahmad Zaki, orang dekat Luthfi. Zaki diciduk di Pengadilan Tipikor pada Rabu (29/5). Zaki langsung diperiksa intensif. Nama Zaki dipakai Luthfi atas beberapa aset miliknya. Zaki diduga ikut terlibat dalam perancangan penambahan kuota sapi.

Luthfi Langgar Aturan Poligami PKS?

Irwan Nugroho - detikNews

Jakarta - Beristri lebih dari satu atau poligami memang bukan hal tabu di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Alquran dan hadis yang menjadi rujukan partai Islam ini memang mengizinkan hal ini. Namun PKS mengharuskan kadernya yang ingin berpoligami memenuhi syar’i. Kader yang ingin menikah lagi juga harus mendapat stempel dari Dewan Syariah yang beranggotakan 99 orang.

PKS juga merujuk pada UU Perkawinan No. 1/1974 dan PP No. 10/1974, yang menjadikan izin istri pertama sebagai syarat poligami. “Dua hal itu diperlakukan sangat ketat oleh Dewan Syariah,” ujar Yusuf Supendi yang ikut membidani lahirnya Partai Keadilan, cikal bakal PKS.

Hingga mundur dari PKS, ia hanya mencatat tiga kader partai yang memenuhi aturan itu, yakni Azid Muhsin (kader/ustaz dan pengurus DPW PKS DKI Jakarta), Zaenal Abidin (kader PKS/ustaz) dan Tifatul Sembiring yang saat itu masih menjadi pengurus DPP PKS.

“Semuanya melengkapi syarat, baik saksi, wali. Termasuk syarat harus bisa mengondisikan mertua dan orang tua masing-masing agar tidak terjadi gejolak di kemudian hari,” ujarnya.

"Jokowi Presidenku 2014" Membentang di Kantor KPK

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Jakarta - Belasan orang mengatasnamakan Group Media Sosial Jokowi Presidenku mendatangi Kantor KPK. Setibanya di lokasi mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Jokowi Presidenku 2014".

"Kami ingin menemui pimpinan KPK, melaporkan 32 nama anggota DPRD DKI Jakarta yang mengajukan interpelasi dan ingin memakzulkan Jokowi," ujar Yanes Yosua Frans, ketua rombongan, di Kantor KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Menurut group media sosial Jokowi presidenku, munculnya wacana pengajuan interpelasi kepada Jokowi, karena ketakutan para anggota dewan. Anggota DPRD DKI Jakarata ketakutan karena KPK akan menempatkan petugas di Pemda DKI Jakarta.

"Para anggota dewan itu gerah karena Jokowi bekerjasama dengan KPK untuk memastikan transparansi birokrasi," tambah yanes yang juga koordinator aksi ini.

Saat ini kesepuluh orang itu sedang menemui pimpinan KPK. Belum diketahui siapa pimpinan KPK yang menemui mereka.

Wacana pengajuan hak interpelasi memang dimunculkan DPRD DKI beberapa waktu belakangan. Mundurnya beberapa rumah sakit dari program KJS menjadi alasan pengajuan hak interpelasi ini.

PKS Batal Keluar Koalisi, Ini Kata Fahri Hamzah

Ahmad Toriq - detikNews

Fahri Hamzah

Jakarta - Majelis Syuro PKS akhirnya memutuskan bertahan di Setgab koalisi. Apa kata Fahri Hamzah yang bersuara lantang meminta PKS keluar dari koalisi?
"Kan saya sudah bilang, itu pendapat pribadi," kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Fahri enggan bicara lebih lanjut mengenai sikap PKS di koalisi. Dia bergegas meninggalkan wartawan meski pertanyaan terus terlontar.
Sebelumnya Fahri Hamzah pernah menyatakan keinginannya agar PKS keluar dari koalisi pemerintah. Pernyataan ini dilontarkannya ketika ditanya kesolidan PKS di tengah prahara impor sapi.
"Saya ingin sekali partai ini keluar dari koalisi. Saya termasuk yang memprotes cara kepemimpinan Presiden SBY," ujar Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Dirinya menyatakan tidak ada faksi-faksi di tubuh PKS. PKS dinyatakannya tetap solid meski ada perbedaan pendapat. Salah satunya adalah pendapat Fahri soal keluar dari koalisi.
"Itu pendirian saya pribadi. Tapi ada kewenangan yang lebih tinggi," kata Fahri.